Sea & Coast Guard, menunggu apa ?

PEMBENTUKAN Indonesia Sea & Coast Guard atau penjaga laut dan pantai Indonesia hingga kini masih belum jelas juntrungannya. Padahal ketentuan Undang-undang 17/2008 tentang pelayaran, lembaga itu sudah harus terbentuk 3 (tiga) tahun pasca disyahkannya undang-undang itu.
Sebagai Negara yang 2/3 wilayahnya terdiri dari lautan, sudah semestinya Indonesia, sejak awal memiliki sea & coast guard sebagaimana Negara-negara maritime dunia lainnya.
Dengan sea & coast guard, maka bukan saja kekayaan laut Indonesia akan terjaga secara maksimal, di sisi lain semua bisnis dan industri seperti pelayaran, pelabuhan, kelautan perikanan akan terjaga keamanannya.
Selama sea & coast guard belum terbentuk maka salama itu juga keamanan kekayaan laut Indonesia rawan tindakan criminal bahkan kejahatan transansional yang bis amenjadi ancaman industri pelayaran nasional ke depan.
Realitas yang terjadi selama ini di wilayah perairan Indonesia hal ‘pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalulbintas kapal’ dimana sangat kental sekali sistim yang berjalan masih “multy agency, single task” (diharapkan dengan terbentuknya coast guard akan berubah menjadi “single agency, multy tasks”).
Selama banyak instistusi di laut, maka akan menyebabkan kesimpang siuran dan bahkan kebingungan yang dialami oleh para pelaku ‘pelayaran’. Koordinasi antara aparat sangat jauh dari yang diharapkan.
Sebagai contoh beberapa kasus di bawah ini mungkin bisa dijadikan pelajaran, misalnya pelaku pelayaran memahami bahwa Syahbandar adalah institusi yang berwenang untuk masalah keselamatan pelayaran, ijin ijin berlayar dan urusan dokument kapal. Tetapi pada praktek nyatanya di laut, wewenang Syahbandar tersebut sering diabaikan oleh aparat keamanan laut yang lainnya.
Contoh nyata dan yang sering terjadi, ketika sebuah kapal melakukan kegiatan ‘transshipment’ di wilayah pelabuhan yang dibawahi oleh satu Kantor Syahbandar dan Syahbandar memberi ijin gerak/ shifting untuk kapal tersebut, dalam hal ini semua dokumen kapal tidak diserahkan di atas kapal tetapi ditahan/disimpan di kantorSyahbandar.
Di tengah perjalanan kapal diperiksa (misal oleh patroli TNI-AL) dan langsung kapal disalahkan karena dokumen kapal tidak ada di atas kapal dan tidak peduli dengan surat ijin gerak/ shifting yang dikeluarkan oleh Syahbandar.
Contoh lain: salah satu dokumen kapal ada yang habis masa berlakunya (dan sedang diurus perpanjangannya), kemudian Syahbandar tetap mengeluarkan surat persetujuan berlayar (SPB) untuk kapal tersebut dengan memberi lampiran dispensasi satu kali perjalanan sampai di pelabuhan berikutnya untuk dokumen kapal yang habis masa berlakunya dan sedang diurus tersebut.
Ditengah jalan kapal diperiksa patroli Pol.Air dan dipersalahkan dengan tidak peduli surat dispensasi satu kali perjalanan dari Syahbandar tadi dan kemudian nahkoda serta kapal ditahan dan diproses hukum.
Hal-hal tersebut di atas tentu sangat meresahkan dan menyebabkan para pelaku pelayaran terbebani biaya tambahan yang sangat tidak ekonomis (biaya ‘running cost’ harian kapal, biaya sewa kapal, dan lain-lain untuk membuat aparat meringankan atau mempercepat proses hukumnya).
Berangkat dari sejumlah kasus di atas tersebut sangatlah mendesak (sangat ‘URGENT’) supaya Pemerintah segera membentuk “Coast Guard” sebagai ’single agency’ Pemerintah untuk melaksanakan ‘multy tasks’ dibidang pelayaran di Indonesia.
Bukan itu saja dengan terbentuknya sea & Coast Guard maka semboyan “DI LAUT KITA JAYA” akan kita rasakan untuk bangsa Indonesia terutama seluruh pelaku pelayaran dan kita akan menjadi bangsa bahari yang selalu berjaya.
Persoalan kemudian, betapapun pentingnya untuk pembentukan sea & coast guard, namun hingga saat ini pembentukan lembaga itu belum jelas, karena aturannya (peraturan pemerintah) tentang coast guard hingga kini masih dalam proses penyusunan antar departemen.
Tak pelak, molornya penyusunan RPP Coast Guard hingga saat ini, mengundang banyak penilaian public, misalnya adanya sinyalemen tarik-menarik kepentingan antar instansi yang selama ini ‘berkepentingan’ terhadap potensi kelautan Indonesia dari sabang sampai merauke.
Bila benar itu yang menjadi persoalan, lalu sampai kapan dan berapa lama lagi harus menuggu, terbentuknya Indonesia sea & coast guard ? Bisa-bisa, lembaga itu tidak pernah terbentuk karena Undang-undang No.17/2008 telah direvisi oleh anggota legislative 2014-2019 atau karena terjadi pergantian Presiden dengan kebijakan politik dan hukum yang berbeda dari saat ini.
Soal coast guard, belum lama ini menjadi pertanyaan bagi kalangan pelayaran niaga nasional yang selama ini merasakan dampak langsung, dari tidak adanya Indonesia coast guard yang satu instansi namun multi tugas dan fungsinya.
Adalah Jhonson W. Sutjipto, mantan Ketua Umum INSA (Indonesia National Shipowner Associations), mengaku bahwa selama ini insan pelayaran menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembentukan lembaga penjagaan laut dan pantai (Sea & Coast Guard).
“Pembentukan Indonesian Sea & Coast Guard ini merupakan amanat Undang-undang No 17/2008 tentang Pelayaran, dimana di dalam UU tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk menyelesaikan PP dalam waktu 3 tahun dari diundangkannya UU itu pada Mei 2008 lalu. Namun sampai saat ini belum jelas sudah sampai pada tahapan mana,” kata Jhonson.
Menurut Jhonson selain sudah diamanatkan oleh UU Pelayaran, di Negara-negara lain seperti Amerika, China, Singapura, Taiwan, Jepang dan lain-lain juga sudah melaksanakan yang namanya Sea & Ciast Guard dan kalau di Amerika namanya United States Coast Guard.
“Dalam Sea & Coast Guard ini, semua unsur  yang mempunyai kewenangan di laut berkumpul di dalam satu kapal sehingga di situ harus ada Angkatan Laut, Polisi Air, BNN, Bea Cukai, Imigrasi, sampai ke Karantina dan lain-lain,” tuturnya.
Yang terjadi selama ini, kata Jhonson, masing-masing instansi itu mempunyai kewenangan sendiri-sendiri dengan adanya UU yang dimiliki oleh masing-masing instansi itu. “Dengan bertindak sendiri-sendiri itulah menurut Jhonson, menjadikan biaya tinggi/high cost dan juga terkesan terlalu banyak orang yang menguasai laut itu, tapi kalau bergabung dalam satu wadah maka akan lebih efisien dan standard internasional juga memang demikian adanya,” ujar Jhonson.
Dengan berkumpulnya  semua unsur di dalam satu wadah, lanjut Jhonson maka dari segi budget akan menjadi kuat, armada pengawasan juga akan kuat. Dari segi efisiensi pengamanan juga kuat.
“Dengan Sea & Coast Guard ini, semua kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan di laut maka akan bisa ditangani, Kalau yang terjadi saat ini, misalnya ada penyelundupan narkoba maka angkatan laut atau yang lainnya tidak bisa menangkap karena tidak mempunyai kewenangan. Namun dengan menjadi satu wadah itu maka akan lebih terpadu dan semua tindak pidana bias ditangani,”ujar Jhonson.
Hal senada juga dikemukakan Sungkono Ali, pemerhati industri pelayaran nasional. Menurutnya, selama ini penegakan hukum dan keamanan di laut nusantara memang masih tumpang-tindih (overlapping).
“Hingga saat ini setidaknya ada 24 peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada berbagai instansi pemerintah untuk menegakkan hukum di laut.,” ungkap Sungkono, menjawab pertanyaan Indonesia Shipping Times, belum lama ini di kantornya.
Dicontohkan Sungkono, beberapa peraturan itu diantaranya UU No.11/1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan memberikan kewenangan penegakan hukum di laut kepada Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral. Kewenangan penegakan hukum di laut diberikan lagi kepada departemen ini oleh UU No. 22/2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sehingga kewenangannya menjadi cukup luas.
“Contoh lain, UU No.9/1992 Tentang Keimigrasian memberikan kewenangan kepada Departemen Hukum dan HAM (dalam hal ini Ditjen Imigrasi) untuk juga menegakkan hukum di laut. Demikian juga UU No. 2/2002 Tentang Kepolisian Negara RI yang memberikan kewenangan kepada korps baju coklat itu untuk menegakkan hukum di laut,” katanya.
Situasi tersebut menurut Sungkono, telah menimbulkan kebingungan bagi obyek penegakan hukum di laut seperti kapal niaga, kapal penangkap ikan, nelayan, pelaut dan mereka yang karena sifat pekerjaannya harus bersinggungan dengan laut.
“Dari penuturan para Nakhoda kapal, instansi-instansi tertentu sering memberhentikan dan naik ke kapal di tangah lautan untuk memeriksa berbagai persyaratan yang harus ada di atas kapal atau dokumen/surat yang harus dimiliki oleh ABK. Bagi mereka ini sah-sah saja,” tuturnya.
Yang menjadi persoalan, kata Sungkono, manakala instansi itu selesai menjalankan tugasnya dan kapal akan bergerak kembali, ada instansi lain lagi yang memberhentikan dan naik ke kapal tak lama kemudian. “Parahnya, setiap kali kapal ingin melanjutkan perjalanan kapten harus merogoh dalam-dalam koceknya,” ungkapnya.
Persoalan akan sedikit runyam, kata Sungkono, kalau kapal yang diberhentikan dan diperiksa itu adalah kapal berbendera asing. “Menurut praktek yang lazim di dunia pelayaran, kapal adalah the mobile state (negara yang berjalan) sehingga hanya tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di negara benderanya. Jika ingin diproses dengan hukum negara lain, ada sejumlah aturan main yang juga berlaku internasional yang harus dipenuhi. Salah satunya melalui admiralty court/pengadilan. Mungkin inilah salah satu sebab mengapa main line operator/MLO (pelayaran besar kelas dunia) enggan sandar di pelabuhan di Indonesia,” ungkap Sungkono.