Implementasikan Pendulum, Tarif Pelabuhan Jangan Naik

main2-insa ok

JAKARTA (shippingindonesia.com) – Kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam organisasi Kadin mendesak pemerintah dan pihak terkait dengan konsep Pendulum Nusantara untuk menghentikan kenaikan tarif pelabuhan.

Konsep Pendulum Nusantara kian hari nampaknya terus disiapkan oleh pemerintah dan pihak terkait (pengagas) untuk secepatnya diimplementasikan, agar dapat menurukan  biaya logistik nasional yang melalui jalur laut.

Tak tanggung-tamggung, belakangan muncul pernyataan pemerintah (Kementerian Perhubungan) bahwa apabila pendulum nusantara dapat diimplementasikan dapat menurunkan biaya logistik laut hingga 50 persen.

Misalnya untuk angkutan petikemas 20 TEUs, rute Jakarta menuju Pelabuhan Belawan selama perlu ongkos sebesar Rp. 6 juta dapat diturunkan hanya menjadi separuhnya yakni Rp. 3 Juta.

Terang saja, menakan biaya logistik hingga 50 persen itu mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya kalangan pelayaran yang selama ini tergabung dalam keanggotaan Kadin bidang perhubungan.

Mereka (Kadin) mempertanyakan darimana hitung-hitungannya, bahwa jalur pendulum bisa menekan biaya logistik lewat laut hingga 50 persen ?

Adalah Carmelita Hartoto, Ketua Bidang Perhubungan Laut, Kadin, baru-baru ini kepada Indonesia Shipping Times mengemukakan pemerintah ataupun pihak penggagas konsep pendulum nusantara sebaiknya memberikan penjelasan kepada publik terutama kalangan pelaku usaha pelayaran, berkenaan dengan angka penurunan biaya logistik lewat laut hingga 50 persen untuk angkutan petikemas rute Jakarta-Belawan misalnya.

 ”Jangan sampai konsep pendulum nusantara mengorbankan pelaku usaha baik pemilik barang maupun pihak pelayaran. Bagi pemilik barang pendulum nusantara tentu akan menambah masa waktu pengiriman barang, ke daerah tujuan karena harus menunggu datangnya kapal yang melayani pendulum nusantara,” ujarnya.

 Sementara bagi pelaku usaha pelayaran nasional, kata Ketua Umum INSA itu, apabila pendulum nusantara dipaksakan dapat menurunkan biaya logistik hingga 50 persen bisa berakibat fatal.

”Komponen biaya mana di pelayaran yang harus dipotong, agar biaya logistik nasional menurut hingga 50 persen?” tanya Carmelita.

Menurut Carmelita, komponen biaya logistik lewat laut selama ini melekat pada dua sisi yakni sisi pelabuhan dan pelayaran dengan perbandingan 60 : 40 persen.

”Ambil contoh biaya angkut kontener 20 Feed rute Jakarta-Belawan selama ini sebesar Rp. 6 Juta. Dari biaya sebesar itu, Rp. 3,5 juta dibayar kepada Pelabuhan mulai dari jasa stuffing, stripping, container yard, lift-on/lift off dan seterusnya,” kata Carmelita.

Sedangkan komponen biaya yang masuk ke pelayaran, kata Carmelita, meliputi biaya BBM, biaya Kru Kapal, maintanance, docking. ”Pertanyaannya, dimana kami harus memotong biaya –biaya itu,” kata Carmelita.

Hal senada dikemukakan Asmari Herry, Wakil Ketua Kadin Bidang Perhubungan. Menurutnya pemerintah atau penggagas konsep Pendulum Nusantara jangan tergesa-gesa membuat pernyataan apalagi terkait penurunan biaya.

 ”Kami minta pemerintah dan Pelindo II untuk mem-breakdown darimana pemotongan biaya logistik hingga 50 persen tersebut. Kami pihak pelayaran tentu menunggu penjelasannya,”ujarya.

 Moratorium  

Dalam kesempatan yang sama Carmelita menegaskan bahwa kalau konsep pendulum nusantara dipaksakan untuk diimplemetasikan, mestinya ada moratorium kenaikan tarif pelabuhan yang belakangan ini dilakukan sejumlah pelabuhan utama dan cabang seperti Belawan dan Pontianak.

”Sebab kalau apabila terjadi kenaikan tarif pelabuhan maka bisa berdampak ada sisi lainnya, termasuk pihak pelayaran tentu akan menyesuaikan tarif muat kapal (Ocean Freight),” ujarnya.

Demikian halnya yang dikemukakan Asmari, dengan biaya logistik yang ada saat ini saja belum tentu konsep pendulum bisa dijalankan. “Untuk itu, perlu dikaji secara mendalam darimana penurunan biaya itu sebesar itu akan dilakukan,” ungkapnya.

Meski demikian, kat Carmelita, pada prinsipnya Kadin perhubungan laut mendukung konsep pendulum nusantara yang saat ini tengah hangat dibicarakan pemerintah dan skaholders pelabuhan.

”Selama konsep itu untuk efisiensi logistik nasional, kita akan dukung,”imbuhnya.