Pemerintah Keluarkan SKB Untuk lindungi TKBM

017-Buruh Mogok Karena Salah Paham

DIREKTUR JENDERAL Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Deputi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Negara Koperasi dan UKM menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan, Kamis, pekan lalu. Penandatanganan SKB ini bertujuan guna meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja bongkar muat.

Dirjen Perhubungan Laut Leon Muhammad mengungkapkan SKB ini merupakan wahana untuk melakukan perubahan dalam pembinaan dan penataan Koperasi TKBM, karena tenaga kerja bongkar muat merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan produktivitas di pelabuhan.  Selain itu, SKB juga merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang dipantau perkembangan pelaksanaannya oleh Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

“Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pemerintah memandang perlu untuk melakukan pembinaan dan penataan kembali eksistensi TKBM di Pelabuhan,” kata Dirjen.

Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Negara  Koperasi dan UKM, Untung Tribasuki, SH, SPN mengatakan  tahun 2012 merupakan tahun Koperasi Internasional. Seluruh dunia harus berkomitmen bagaimana koperasi bisa membuat dunia lebih baik. Karena itu diharapkan koperasi Indonesia dapat memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional dengan membangun koperasi-koperasi besar seperti yang ada di negara-negara maju. Salah satunya antara lain Jepang.

“Koperasi TKBM melalui induknya ke depan diharapkan bisa menjadi koperasi yang besar, sehingga penandataanganan SKB ini dapat dijadikan salah satu upaya mewujudkan harapan harapan tersebut,” ungkapnya.

Kebutuhan mendasar

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs. Muji Handaya, M.Si mengatakan SKB ini sudah melalui proses selama tiga tahun. Menurutnya, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kepentingan terhadap masalah keselamatan kerja dan kesejahteraan seluruh tenaga kerja termasuk Tenaga Kerja Bongkar Muat di pelabuhan.

Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunayai kepentingan khusus agar tenaga kerja bisa mendapatkan hak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Melalui SKB ini diharapkan dapat menepis masalah terahadap pemenuhan hak hak tenaga kerja.

Dia berharap, dengan penandatanganan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi  tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM di Pelabuhan ini, dapat  disikapi secara rasional dan proporsional sekaligus melakukan instrospeksi ke dalam untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kesejahteraan TKBM di waktu yang akan datang. (*/Rel)

- Ratna Intan Safitrie -