Layanan Cargo Transhipment Picu Tingginya Ongkos Logistik?

kapal niaga nasional

SALAH SATU penyebab tingginya biaya logistik nasional selama ini ditengarai karena lamanya layanan cargo transhpment ekspor-impor di pelabuhan yang bisa memakan waktu hingga 7 hari atau bahkan lebih.

Di pelabuhan-pelabuhan internasional seperti Pelabuhan Tanjung Priok terdapat layanan bernama transhipment atau angkut lanjut muatan kapal luar (Ocean Going) ke kapal domestik untuk petikemas impor dan sebaliknya dari kapal domestik ke kapal Ocean Going untuk petikemas ekspor.

Seperti pada layanan lainnya, dalam transhipment cargo ada aturan main yang selama ini dilaksanakan oleh Bea Cukai, misalnya pemeriksaan dokumen transhipment harus benar-benar clear, guna menjaga pemasukan kas negara berupa bea masuk maupun pajak ekspor.

Persoalannya, layanan transhipment khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok membutuhkan waktu hingga 7 hari bahkan lebih. Kondisi ini menambah biaya bagi Pelayaran dalam membayar biaya storage per harinya. Karena kalau petikemas tersebut dipindahkan dari satu terminal (misalnya terminal JICT) ke terminal domestik, maka penghitungan storagenya sama pemberlakuannya dengan petikemas impor (3 hari masa bebas).

Berapa besar lagi dana yang harus dikeluarkan kalau transhipment petikemas ekspor impornya tertahan hingga 7 hari atau lebih. Sementara pemilik barang tentu tidak mau tahu  dengan beban biaya transhipment itu, karena seluruh biaya sudah masuk dalam ocean freight (ongkos muat kapal).

Tidak menutup kemungkinan, layanan transhipment hingga 7 hari tersebut menjadi penyebab tingginya biaya logistik nasional selama ini. Karena pada gilirannya pihak pelayaran domestik akan menaikkan freight guna menutup beban biaya transhipment.

Disinyalir lamanya waktu layanan transhipment berdampak pada aktivitas bongkar muat terminal petikemas. Pasalnya, bila cargo transhipment tidak segera terlayani maka YOR bisa tinggi.

Lalu, mengapa waktu layanan  cargo transhipment bisa memakan 7 hari  atau lebih? Bagaimana solusinya agar layanan itu bisa dilakukan dalam hitungan jam saja, karena sistem yang sudah on line?

Hingga saat ini tampaknya pertanyaan itu belum juga terjawab. Dan sudah barang tentu, jika tidak ada solusi yang pasti, program pemerintah untuk menurunkan biaya logistik nasional dari kisaran 14-20 persen menjadi hanya 10 persen tahun 2014 dan di bawah 10 persen pada tahun 2025 kelak akan sulit tercapai.

Ferry Budi Hartono, seorang pelaku usaha pelayaran di Jakarta, mengungkapkan lambannya layanan cargo transhipment sudah dirasakannya cukup lama. Menurutnya, layanan cargo transhipment di Pelabuhan Tanjung Priok telah menyita banyak waktu dalam pengurusannya.

“Ada sejumlah dokumen yang harus dipenuhi, agar proses transhipment terutama untuk impor dapat dilakukan segera. Pengurusan dokumen itu rata-rata perlu waktu 3 hingga 4 hari.  Bukan itu saja setelah dokumen lengkap, pun berlanjut pada proses pemeriksaan dokumen itu sendiri, sehingga untuk proses cargo transhipment di Priok ada yang perlu waktu hingga 7 hari bahkan bisa lebih,” ujar Ferry kepada Indonesia Shipping Times, baru-baru ini.

Menurutnya, pemeriksaan kelengkapan dokumen terhadap ribuan unit kontener impor, terutama diterapkan pada kontener yang masuk jalur merah. “Meski tak semua cargo transhipment impor masuk jalur merah, namun  sekitar 80 persen di antaranya harus melalui pemeriksaan pihak Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok,” ungkap Ferry.

Pemeriksaan terhadap cargo transhipment impor di Priok, kata Ferry bermula dari temuan pelanggaran aturan impor oleh shipper maupun oleh si pengirim. “Tampaknya Bea Cukai tidak mau ambil resiko, mereka tetap memeriksa periksa cargo transhipment impor. Meskipun  hal ini berdampak pada kelambanan yang berujung pada tingginya ongkos logistik,“ ujarnya.

Diungkapkannya, dokumen yang harus dipenuhi dalam transhipment tersebut antara lain API (angka pengenal impor) dari pemilik barang. Kemudian nomer induk kepabeanan dan packing list atau daftar isian barang.

“Untuk mendapatkan dokumen-dokumen itu, perusahaan pelayaran harus melakukan kontak komunikasi dengan pemilik barang impor maupun ekspor, dan ini tidak mudah, sebab tidak semua pemilik barang mudah dihubungi,” katanya.

Padahal, kalangan pelayaran harus mencari lebih dahulu identitas dan alamat pemilik barang, sehingga pelayaran harus menunggu lama untuk mendapatkan dokumen-dokumen pemilik barang tersebut.

“Umumnya pemilik barang diwakili perusahaan forwarding tentu ada birokrasi yang harus dilalui. Dengan kata lain forwarding tidak secara langsung memberikan identitas pemilik barang ekspor maupun impor tetapi akan ada klarifikasi terkait penggunaan identitas dan dokumen pemilik barang,” ungkapnya.

Ferry Budi Hartono berharap agar instansi berwenang melakukan penyederhanaan prosedur terkait dengan layanan cargo transhipment.

Prosedur

Dihubungi Indonesia Shipping Times terkait keluhan pelaku usaha pelayaran tentang layanan transhipmet, Ketua INSA Jaya, H. Alleson mengatakan pihaknya akan mengkonfirmasikannya kepada pihak-pihak berwenang di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Kami memang pernah menerima informasi mengenai proses layanan transhipment yakni untuk pemeriksaan dokumen manifest memerlukan waktu 1 hari, selanjutnya P2P (Pemeriksaan dan penindakan penyelundupan) yang lamanya 2 hingga 3 hari,” ujar Alleson,

Apakah karena aturan yang ada, sehingga layanan transhipment di Tanjung Priok bisa memerlukan waktu hingga 7 hari lamanya?  Menurut Alleson, bisa saja terjadi karena regulasinya seperti itu. “Jadi soal dokumen API itu memang aturan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian yang ‘dititipkan’ ke Bea Cukai,” ujarnya.

Menanggapi harapan para pelaku usaha pelayaran agar prosedur layanan Cargo Transhipment disederhanakan, Alleson menyatakan persetujuannya.

“Ya idealnya memang harus bisa disederhanakan lagi. Bahkan bila memungkinkan hanya 3 dokumen saja, yakni dokumen surat permohonan transhipment cargo ekspor atau impor, Dokumen B/L dan Dokumen Manifest Barang,” katanya.

Jika proses itu bisa disederhanakan, Alleson menilai akan terdapat efisiensi waktu pengurusan dari yang sekarang 7 hari menjadi 1 hari saja atau mungkin bisa selesai dalam hitungan jam. Menurutnya, hal ini tentu berdampak positif terhadap turunnya biaya logistik sekaligus menekan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi di bawah 6 hari sebagaimana menjadi tekad pengelola Pelindo II. “Kami bahkan mengusulkan agar pemeriksaan seluruh dokumen cargo transhipment itu dilakukan petugas bea cukai di pelabuhan akhir (final destination) saja,” ungkapnya.

Harapan yang sama juga diungkapkan Sekretaris INSA JAYA, Acyhar Abdul Muthollib. Sejauh ini, menurutnya, pihak MLO akan menghitung seluruh biaya yang muncul karena cargo transhipment  melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Penghitungan biaya cargo transhipment itu akan dibebankan kepada  pemilik barang (importir) dalam bentuk ocean freight (ongkos muat kapal)  yang tinggi.

Efeknya, hal ini berakibat pada tingginya harga barang impor yang pada pada gilirannya harus ditanggung konsumen di pasaran.

Terhadap cargo transhipment Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, kata Achyar,  mestinya sebatas monitoring saja. “Artinya hanya bersifat memantau saja, sehingga tak perlu ada pemeriksaan dokumen cargo transhipment secara detail, sebab semua dokumen akan diperiksa secara keseluruhan oleh bea cukai di pelabuhan tujuan atau final destination,” ujarnya.

Dengan kata lain, tugas bea cukai pada pelabuhan transit hanya memastikan bahwa proses cargo transhipment dapat berlangsung lancar.

“Kalau bea cukai di pelabuhan transhipment juga melakukan pemeriksaan secara detail terhadap dokumen cargo transhipment, maka bisa terjadi pembengkakan biaya pada cargo transhipment yang berjalan selama ini, khususnya yang melalui Tanjung Priok,” ujarnya.

Mengenai harapan para pelaku usaha pelayaran itu, Alleson mengatakan sudah pernah menyampaikan kepada pihak Bea Cukai Tanjung Priok.

“Pihak Bea Cukai cukup responsif terhadap harapan para pelaku pelayaran. Kita tunggu saja bagaimana langkah yang akan dilakukan pihak Bea Cukai,”pungkasnya.

Komunikasi

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tanjung Priok, Iyan Rubiyanto , (semasa masih menjabat) mengatakan akan mengkaji kembali seluruh  prosedur cargo transhipment (impor) di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Banyak sekali cargo transhipmet di Priok, sehingga kalau ada keluhan pelanggan, kami akan memeriksanya terlebih dahulu dimana adanya keluhan tersebut,”kata Iyan Rubiyanto yang dikonfirmasi Indonesia Shipping Times (11/10), melalui telepon selulernya.

KPU Bea Cukai Priok sendiri, kata Iyan, siap berkomunikasi dengan segenap customer jika ada permasalahan atau keluhan di lapangan.

 “Kita siap berdiskusi dengan segenap customer, termasuk soal prosedur cargo transhipment,” ujarnya. (ST).