Ratusan Depo Kontener Terancam Gulung Tikar

depo container ok

PULUHAN  bahkan ratusan depo kontener dan pergudangan terancam tutup, bila tak mampu memenuhi berbagai persyaratan yang telahdiatur dalam Pergub DKI.

Terbitnya Pergub DKI Jakarta No.119 tahun 2011 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan depo kontener dan pergudangan di satu sisi membawa angin segar bagi pengusaha depo kontener dan pergudangan yang selama ini menjalankan bisnisnya secara ’sehat’.

Namun bagi perusahaan depo kontener dan pergudangan yang ’asal jalan’ kehadiran Pergub itu bisa menjadi momok yang meresahkan.

Betapa tidak, suka atau tidak, tak sedikit depo kontener dan pergudangan (terutama) yang ada di Jakarta Utara yang tidak memiliki lahan, fasilitas/alat maupun sumber daya manusia, sebagaimana layaknya sebuah bisnis depo atau pergudangan.

Singkatnya, berbagai depo dan pergudangan yang selama ini beroperasi di wilayah DKI Jakarta harus memenuhi persyaratan umum, khusus hingga persratan teknis operasional.

Terkait bagaimana persyaratan-persyaratan itu, mantan Kepala Bidang Transportasi Laut dan Udara Dinas Perhubungan Provinsi DKI, Turipno, menjelaskan berdasarkan Pergub DKI  No.119/2011, setidaknya ada tiga jenis persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan – perusahaan depo kontener dan pergudangan yang ada di DKI Jakarta yakni persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan teknis.

”Untuk persyaratan umum, depo kontener dan pergudangan harus memiliki anta pendirian perusahaan, Surat  Pengesahan Badan Hukum, Surat Domisili, NPWP dan membayar retribusi yang besarnya sesuai Perda, Foto Copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan dan adanya Surat Rekomendasi dari APDEPI,”ujar Turipno, kepada Indonesia Shipping Times.

Kemudian perusahaan depo dan pergudangan juga harus memenuhi syarat khusus yakni adanya Surat Rekomendasi dari Dinas Tata Ruang Provinsi DKI,apakah sebuah usaha depo atau pergudangan itu, sudah sesuai dengan tata ruang DKI untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

”Depo dan Pergudangan di DKI juga harus mengantongi surat rekomendasi dari Satpol PP mengacu pada Undang-undang Gangguan, untuk membuktikan sebuah perusahaan depo atau pergudangan itu tidak mengganggu kehidupan atau pemukiman masyarakat sekitarnya,”ujarnya.

Selain itu, perusahaan depo dan pergudangan juga harus memiliki surat izin bangunan (IMB) dari P2B. ”Disyaratkan juga adanya surat AMDAL (Analisi Mengenai Dampak Lingkungan) yang diterbitkan oleh BLHD DKI,” ujarnya.

Dan tak kalah pentinganya, kata Turipno, sebuah perusahaan depo kontener dan pergudangan juga harus mengantongi izin dari Direktorat Lalu Lintas Polda  Metro Jaya. ”Sehingga lokasi sebuah depo dan pergudangan tidak menimbulkan kemacetan, apalagi sampai mengganggu lalulintas umum,”ungkapnya.

Untuk persyaratan teknis, kata Turipno, usaha depo kontener atau pergudangan di DKI Jakarta harus memenuhi syarat antara lain perusahaan itu harus punya alat alat sendiri seperti top loader untuk mengangkat kontener isi ataupun kontener kosong. ”Kemudian usaha depo dan pergudangan jiuga harus memiliki sumber daya manusia ahli di bidang depo dan atau pergudangan, sehingga dalam menjalankan usahanya, bisa memenuhi standar operasional perusahaan pada umumnya,” ujarnya.

Dan syarat teknis lainnya, kata Turipno, dan ini hal uyang pokok tentunya, bahwa sebuah perusahaan depo atau pergudangan di DKI Jakarta harus memiliki modal pokok sebesar Rp. 2,5 miliar. ”Modal pokok ini, harus disetor diawal sehingga operasionalisasi sebuah depo kontener atau pergudangan dapat memberikan pelayanan yang baik, sesuai harapan para pelanggannya,” pungkasnya.

Stop Operasi

Dalam kesempatan yang sama, Turipno juga menegaskan, bilamana seluruh persyaratan di atas tidak bisa dipenuhi hinga 1 Desember tahun ini (2012) maka depo atau pergudangan itu terancam ditutup.

“Tidak boleh beroperasi tentu menjadi konsekwensi bilamana sebuah perusahaan depo atau pergudangan  yang ada di wilayah DKI Jakarta tidak bisa memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan Pergub DKI 119/2011 itu,” ujarnya.

Menurut Turipno, pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan tentunya akan menutup paksa depo kontener atau pergudangan yang tidak patuh terhadap Pergub DKI 119/2011. “Kepala Dinas Perhubungan bisa menggerakkan Satpol PP (Polisi Pamong Praja), sebagai instansi penegak Perda di DKI, setelah sebelumnya pihak Dishub DKI memberikan surat peringatan hingga 3 kali, sebagaimana aturan umumnya,” ungkapnya. (SAIFUL ANAM).